Dekombat Meretas Empati Ditengah Apati
Sejarah mencatat, dinamika atau pergerakan mahasiswa masif pertama kali terjadi pada tahun 66, dimana mahasiswa mulai menyerukan aspirasinya, dengan berbekal analisis ala parlemen jalanan Tritura atau tiga/Tri tuntutan rakyat hadir, ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Sekilas nostalgia mahasiswa tahun 66, mereka memaksimalkan fungsi sebagai Agent of Change, Social Control, dan Iron Stock.
1998 merupakan titk balik sekaligus awal bagi perlawanan para mahasiswa, gedung parlemen berhasil di duduki selama 1 minggu, alhasil Soeharto pun turun setelah 32 tahun berkuasa. Babak baru dan PR baru bagi mahasiswa, apakah ini semua sudah berakhir, turunnya sang tirani apakah tonggak awal bagi indonesia baru, jawabannya adalah tidak, turunnya tirani yang berkuasa selama 32 tahun hanya sebatas ceremonial secara politik, akan tetapi tidak secara ekonomi, IMF dengan 10 bulir perjanjiannya menghambat gerak Indonesia agar tidak berdikari, dampaknya, mari kita lihat kenapa pesawat yang dirancang Bapak Habibi tak kunjung mengudara di langit Indonesia.
Menarik bila kita bedah sejarah NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang merupakan warisan menyebalkan Daud Yusuf, selaku Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui SK No.0156/U/1978, tertanggal 19 April 1978 yang bertujuan untuk menormalkan kembali kampus sebagai lembaga ilmiah. Inilah awal dari depolitisasi kampus di Indonesia, NKK/BKK tidak memberikan celah pengembangan/aktif bagi mahasiswa diluar kegiatan akademik.
Perpolitikan kampus pun dikebiri, Sebelumnya ada DEMA (Dewan Mahasiswa), lalu muncul BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), UKM, dan HMJ yang kesemuanya di bentuk untuk menyibukkan mahasiswa agar lupa bagaimana caranya mengkritisi pemerintah, atau dengan bahasa halus, membungkam mahasiswa. Kampus menjadi kawasan steril dari aktivitas politik.
Sebuah Refleksi Pincang
Akhir akhir ini banyak yang mempertanyakan peran mahasiswa dalam memaksimalkan demokrasi kampus atau demokrasi Indonesia, terkhusus di UMY, banyak opini yang beredar, apakah demokrasi kampus cacat, atau dicacati. Fenomena kotak kosong yang berlanjut kepada aklamasi pada PEMILWA (Pemilihan Mahasiswa) menggemparkan mahasiswa apatis, sampai senior beristri menanggapi sinis. Belum lagi nasihat dari DKKP yang seolah mutlak membuat sirkus primata ini semakin meriah, alhasil victim blaming pun tak bisa terhindari, KPU selain sebagai lembaga independent menjelma juga sebagai lembaga kambing hitam. Kehadiran Partai yang bersifat musiman yang belum mampu memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat UMY patut melakukan refleksi, karena partai adalah komponen inti kualitas dari petahana dan oposisi, serta instrumen dari demokrasi. Tanpa Oposisi hanya akan melahirkan Oligarki. Konkritnya, semua hal di atas terjadi karena pembuatan aturan yang belum matang secara sudut pandang, terutama dari sudut pandang KPU yang memang perlu dikuatkan, independent juga perlu kuat secara struktur hukum, agar KPU mampu mengutlimatum partai yang hanya mengacau.
Kita hari ini seperti bermain peran terbalik dengan mahasiswa 66 dan 98, jika dahulu kita sibuk mengkritisi sampai lupa caranya menyelenggarakan politik kampus, hari ini kita terlalu asyik bermain hingga lupa banyak isu yang perlu dikaji secara komperhensif. Semua organisasi mahasiwa tengah bingung untuk melangkah, mengorganisir gerakan, membuat studi pojok, atau membawa ke ranah progresifitas dan pengetahuan, sangat jarang mahasiswa yang habitus membaca, menulis, dan diskusi, endingnya, banyak politikus, miskin negarawan, tak kunjung belajar.
DPM Fakultas, Kiprahmu Hari Ini, dan Esok
Sekarang sedang terjadi pemutar balikan identitas, secara simbolik eunomena, dimana simbol minoritas adalah mahasiswa yang aktif organisasi, mahasiswa kritis, suka berdiskusi, membaca, dan menulis. Sedangkan simbol mayoritasnya, mahasiswa yang hanya pulang ke kos, mahasiswa pragmatis, mahasiswa hore hore dan lamban menanggapi isu sosial-politik, hrus menunggu jadi meme baru tergerak, ini yang dinamakan perbedaan generasi. Grass root (akar rumput) dalam merancang regulasi adalah Fakultas, yang setiap fakultas berdiri di atas jurusan, uniknya setelah diamati, setiap mahasiswa jurusan memiliki karakter yang terbentuk secara tak sengaja dari jurusan tempat dia belajar, sudah menjadi tugas dari DPM melakukan riset tentang kultur yang dibentuk dari setiap jurusan karena nantinya akan mempermudah dalam pembuatan kebijakan, sehingga publik dapat menrimanya. Berbicara tentang Goverment tak terlepas dari teori Trias Politica ala montesque, salah satunya lembaga legislatif, di Fakultas lembaga legislatif kita kenal sebagai DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) yang memiliki 4 komisi dengan tugas yang pastinya berbeda akan tetapi saling berkaitan, dengan pembagian tugas yang jelas dan perencananaan yang matang maka DPM KM FEB dapat mengupayakan terbentuknya Good Goverment Governance melalui regulasi hukum yang bersifat progresif dengan analisis matang yang dtunjang oleh riset sehingga jelas aturan itu berpihak kepada siapa dan tepat sasaran, Pun jangan melupak lembaga eksekutif atau BEM, terlebih jika anak STM bilang “Mahasiswa orasi, STM eksekusi, DPM membuat regulasi, BEM membersamai, begitu kira kira.
Asumsi yang sedang marak hari ini adalah kinerja dari DPM itu sendiri yang sering dipertanyakan, mungkin perkataan Jean Paul Sarte “eksistensi sebelum esensi”adalah hal yang cocok untuk di coba oleh DPM, logikanya, aspirasi mahasiswa sudah banyak terkumpul, kurang bagaimana eksekusi atau aksi nyata untuk menjawab itu semua, terlebih generasi hari ini masif dengan teknologi, jadi kita juga harus bisa bermain lewat media sosial.
Author : Immawan Muh Ramadhani Al Rasyid
