Mengapa Kebijakan Pemerintah Kerap Membuat Publik Menjadi Gaduh

Editor : Tim Redaksi Dekombat

DEKOMBAT.COM – Akhir – akhir ini masyarakat Indonesia kerap disuguhkan mengenai berbagai rancangan kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat menjadi ramai membincangkan topik tersebut, baik di dunia maya maupun di lingkungan sekitar.

Kebijakan yang dibuat pemerintah acapkali membuat kegaduhan di ruang publik, mulai dari pendapat yang pro dan kontra hingga debat kusir ala pejabat pemerintahan. Lantas bagaimana kebijakan pemerintah kerap membuat kegaduhan ditengah masyarakat? Apakah karena pejabat yang melakukan blunder, ataukah karena adanya kesalahpahaman antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan?

Sejatinya pemerintah membuat kebijakan dengan tujuan untuk mengatur tata kelola dalam bernegara, termasuk didalamnya bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap rakyat. Demonstrasi, unjuk rasa, atau penyampaian aspirasi biasanya dilakukan oleh kalangan masyarakat seperti mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat lainnya yang menyampaikan suara ketidaksetujuan atas kebijakan atau isu yang dibuat oleh pemerintah dengan turun ke jalan atau ke gedung pemerintahan seperti DPR dan kantor Gubernur agar suaranya dapat didengar dan dikabulkan. Masyarakat dapat melakukan demonstrasi apabila kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau merugikan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk membatalkan kebijakan yang sedang dibahas.

Dalam membuat kebijakan, tentunya pemerintah dan DPR RI harus memperhatikan hak warga negaranya agar tidak berpotensi mencederai hak warga negara. Demo tidak akan terjadi apabila kebijakan yang dibuat pemerintah benar – benar bertujuan untuk melindungi dan menjaga warga negaranya. Apabila hampir disetiap kebijakan selalu menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.

Maka cara bernegara pejabat dapat dipertanyakan cara kelola dalam membuat kebijakan. Pejabat yang paham akan cara bernegara yang baik sudah pasti akan berusaha membuat kebijakan yang dapat memakmurkan rakyat. Salah satu contoh kebijakan yang menguntungkan penguasa perusahaan dan merugikan rakyat ialah tentang RUU Minerba yang baru saja disahkan oleh pemerintah, dan RUU Omnibuslaw.

Author : Tim Redaksi Dekombat

About Tim Redaksi Dekombat

Website ini dikelola oleh Tim Redaksi Dekombat IMM FEB UMY

Check Also

Pemilu dan Ekonomi

Sumber Foto Pemilu, atau bias akita kenal dengan “Pemilihan Umum,” adalah proses di mana warga …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *